Pengambilan Keputusan Pendidikan di Daerah

PENGARUH MODERNISASI PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENDIDIKAN

Pendahuluan

Artikel ini adalah hasil penelitian Lembaga ‘National Foundation for Educational Research’ (NFER) London Inggris. Artikel Penelitian ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berisi tentang latar belakang, kontekstual ‘Modernisasi pemerintahan daerah’. Bagian kedua menjelaskan tentang temuan-lapangan pengaruh ‘modernisasi pemerintahan daerah terhadap pengambilan keputusan pendidikan. Jenis penelitian adalah studi kasus (case study), yang dilakukan pada bulan Juni, 2000, hingga bulan Maret, 2002 di London, Inggris. Tujuan Penelitian adalah:

1.      Memetakan prosedur dan struktur yang baru direvisi dan diadopsi oleh pemerintah daerah dalam menanggapi Undang-Undang Pemerintahan Lokal tahun 1999.

2.      Menilai penerapan aturan baru dalam pengambilan keputusan pelayanan jasa pendidikan.

Instrumen Penelitian: adalah dokumen pemerintahan, dan lembaga pendidikan tahun 1998, dokumen tentang Undang-Undang Pemerintahan Lokal dan kebijakan yang menyertainya.  Disamping itu digunakan instrumen panduan interview dan diskusi, untuk memperoleh informasi yang memadai. 

Sampel adalah daerah di negara bagian Inggris. Jumlah responden aktif adalah 15 lembaga pendidikan. Responden adalah  Direktur atau wakil lembaga pendidikan, Kepala sekolah, pegawai, anggota partai oposisi, pimpinan dewan.

Pembahasan isi artikel.

Modernisasi pemerintahan daerah adalah  pemerintahan yang dipilih dan ditentukan oleh masyarakat di daerah, atau biasa dikenal dengan istilah ‘local leadership, local choices’. Bentuk pemerintahan ini memberikan wewenang dan status khusus kepada masyarakat di daerah untuk menentukan visi dan kepemimpinannya, sehingga sanggup untuk merealisasi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat secara nyata.

Tujuan dan manfaat. Secara umum tujuan dari kebijakan ini adalah memperbaiki ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat yang lebih baik. Dan secara khusus tujuan dari modernisasi pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat melalui sektor pendidikan. Manfaat dan semangat yang melandasi modernisasi pemerintahan daerah adalah memperbaiki kualitas demokrasi di daerah dengan menjamin tercapinya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan efisiensi lebih nyata dan besar ketimbang perubahan pada transparansi dan akuntabilitas. Efisiensi terutama ditemui dalam hal pengambilan keputusan dan anggaran. Proses pengambilan keputusan kini, memakan waktu hanya lebih kurang 7 hari, sebelumnya memakan waktu 8 minggu. Demikian pula dalam penggunaan kertas yang sedikit dalam pengambilan keputusan. 

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dari kebijakan ini, yakni gaya, sikap dan praktek pemerintahan yang lama. Gaya pengambil keputusan pemerintahan tradisional biasa di sebut dengan istilah ‘opaque’ yakni bentuk pengambilan keputusan yang sembrono dan mementingkan diri sendiri. 

1.      Struktur pemerintahan daerah modern yang ditawarkan ada tiga alternatif. Pertama; walikota dipilih langsung oleh masyarakat, ia dilengkapi dengan kabinet. Kedua; sebuah kabinet dengan seorang pemimpinnya. Ketiga; walikota yang dipilih langsung dan punya dewan manajer.  Dari tiga alternatif yang ditawarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah tahun 1999, maka kebanyakan dewan daerah lebih menyukai dan memilih model kabinet dengan seorang pemimpin (a cabinet with a leader). Model ini lebih mendekati model yang sudah ada sebelumnya dengan kesempatan yang lebih besar untuk mengadakan perbaikan. Alasan lainnya adalah model ini memungkinkan lahirnya berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan.

2.      Dampak terhadap ‘Pengambilan Keputusan Pendidikan’.  Tugas pemerintah lokal dalam perspektif modern adalah mengidentifikasi dan menemukan cara yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan sekolah (key service to school), melayani secara terbuka, membagi beban untuk memperbaiki mutu sekolah dengan kelompok lainnya, membentuk kemitraan dengan lembaga tradisional untuk memikul tanggung tawab yang utama dibidang pendidikan dan membentuk standar nasional yang profesional untuk fungsi perbaikan sekolah.  Secara umum perubahan struktur pemerintahan ini membawa pengaruh yang nyata pada penyelenggaraan pendidikan yang inklusive (inclusive education). Hal ini karena adanya proses pengambilan keputusan yang cepat, sesering mungkin sesuai kebutuhan. Seluruh wali kota menunjukkan tanggung jawab yang besar untuk mengimplementasikan struktur baru, melalui: perbaikan mutu sekolah, akses, kebutuhan khusus dan manajemen strategi. Tetapi ada pula temuan yang menunjukkan dampak negatif, yakni pada lembaga pendidikan yang belum memahami aturan baru, sehingga proses persetujuan anggaran pendidikan menjadi terhambat.

3.      Hambatan. Beberapa hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:

a.       Jumlah pekerjaan yang bertumpuk (work overload).

b.      Kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan.

c.       Pengambilan keputusan sepihak (poor decisipon making). 

d.      Marginalisasi dewan penasehat/staf ahli.

e.       Era transisi yang melahirkan susunan baru yang belum bekerja efektif

 Penutup.

Secara umum temuan dilapangan menunjukkan pandangan dan kemauan positif untuk menerima dan melalukan perobahan struktur pemerintahan. Hal ini untuk lebih mempermudah proses pengambilan keputusan, dan belajar dari pengalaman.